Gelar Minlok, Pemkab Lutim Tingkatkan Penurunan Stunting

oleh -181 Dilihat
oleh
Gelar Minlok, Pemkab Lutim Tingkatkan Penurunan Stunting
Dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Luwu Timur khususnya Kecamatan Tomoni Timur, pemerintah desa dan seluruh unsur pendamping keluarga melakukan penguatan koordinasi, ketepatan data, serta pendampingan langsung kepada keluarga sasaran menjadi pekerjaan yang perlu terus dievaluasi.

Luwu Timur, Kabartanaluwu.id – Dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Luwu Timur khususnya Kecamatan Tomoni Timur, pemerintah desa dan seluruh unsur pendamping keluarga melakukan penguatan koordinasi, ketepatan data, serta pendampingan langsung kepada keluarga sasaran menjadi pekerjaan yang perlu terus dievaluasi.

Rakor yang digelar dalam Mini Lokakarya (Minlok) dengan tema Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Tomoni Timur tahun 2026, diselenggarakan Kamis (12/11/2026) di Aula Kantor Camta Tomoni Timur.

Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Luwu Timur, Hajar Nur, yang hadir sebagai nara sumber mengatakan, berdasarkan data e-PPGBM jumlah balita stunting di Tomoni Timur tercatat 57 kasus pada September 2026.

“Angka ini meningkat dibandingkan Maret yang tercatat 43 kasus. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan,” kata Hajar Nur.

Olehnya, kata Hajar, diperlukan kerja bersama hingga tingkat desa, terutama untuk memastikan keluarga sasaran mendapatkan pendampingan dan intervensi secara berkelanjutan.

“Kita berhrap melalui Mini Lokakarya yang merupakan forum pertemuan di tingkat kecamatan, dapat mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga serta hasil pemantauannya yang memenuhi konsep 3 Standar dan 4 PASTI,” katanya.

Tiga standar tersebut, lanjut Hajar, meliputi tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terlatih, tersedianya alat ukur atau aplikasi pengukuran bagi sasaran stunting, serta tersedianya dan terlaksananya prosedur operasional standar.

“Adapun 4 PASTI, meliputi memastikan seluruh sasaran terdata, seluruh sasaran memperoleh pelayanan, seluruh sasaran memanfaatkan intervensi yang diberikan, serta seluruh proses pendampingan tercatat dan terlaporkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Cegah Stunting Sejak Dini, Pemkab Lutim Salurkan Bantuan Susu ke Anak TK

Pada kesempatan ini, Hajar juga mengingatkan pentingnya rapat rutin TPPS desa untuk melakukan verifikasi data calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta, balita, serta keluarga berisiko stunting.

“Pada Maret tercatat 43 kasus, Juni meningkat menjadi 58 kasus, Juli sebanyak 55 kasus, Agustus 56 kasus, dan September 57 kasus. Pada September, Desa Pattengko mencatat 15 kasus dan Margomulyo 14 kasus,” jelasnya.

“Selanjutnya, Kertoraharjo 8 kasus, Manunggal 6 kasus, Purwosari 6 kasus, Alam Buana 3 kasus, Cendana Hitam Timur 3 kasus, dan Cendana Hitam 2 kasus,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, Hajar juga menguraikan sejumlah persoalan yang dihadapi TPK saat melakukan pendampingan di lapangan seperti belum tercapainya target pendampingan calon pengantin (Catin).

“Hal ini antara lain disebabkan calon pengantin terlambat melaporkan rencana pernikahan. Selain itu, terdapat pasangan yang setelah menikah langsung memasuki masa kehamilan sehingga kesempatan pendampingan sebelum pernikahan menjadi terbatas,” urainya.

Sementara itu, Camat Tomoni Timur, Yulianus, menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung kader yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat.

“Dukungan tersebut penting agar para kader memiliki motivasi dan kemudahan dalam menjalankan pendampingan keluarga. Keberadaan TPPS di desa harus diikuti dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara nyata, bukan sekadar memenuhi struktur organisasi,” kata Yulianus. (*/)

No More Posts Available.

No more pages to load.