Luwu Timur, Kabartanaluwu.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (07/09/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur tersebut dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD Lutim, Sukman Sadike dan dihadiri segenap anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Wabup Lutim, Puspawati Husler, menyampaikan, bahwa kelima pemandangan umum fraksi didorong rasa kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan.
”Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggungjawab yang tinggi dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif, obyektif, dan rasional,” ungkapnya.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Puspawati menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun skala prioritas pembangunan sarana pendidikan melalui aplikasi Satu Data Pendidikan, sementara perbaikan SDN 209 Mantaipi masih menunggu hasil kajian struktur bangunan.
Kepada Fraksi PAN, pemerintah menegaskan strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), memperluas layanan kesehatan lewat program Spesialis Juara, memperkuat sektor pertanian, membangun infrastruktur berbasis skala prioritas, serta meningkatkan pelayanan PDAM kepada Masyarakat.
Menanggapi Fraksi Golkar, Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat realisasi belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
Terhadap Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai prioritas utama pembangunan demi meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Wabup menekankan bahwa Perubahan APBD harus menjadi momentum evaluasi kinerja perangkat daerah, penguatan pengawasan bersama DPRD dan Inspektorat, serta pemusatan anggaran pada program-program yang benar-benar mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat. (*/)
