Site icon Kabar Tana Luwu

Pemkab Lutim Apresiasi DPRD Lutim yang Turun Monitoring ke Sejumlah Kecamatan

Pemkab Lutim Apresiasi DPRD Lutim yang Turun Monitoring ke Sejumlah Kecamatan

Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur melakukan monitoring Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Luwu Timur, Kabartanaluwu.id – Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur melakukan monitoring Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan monitoring ini digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur, Selasa (01/09/2026) yang turut dihadiri Camat Tomoni Timur, Camat Tomoni, para kepala desa, kepala sekolah, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Lima dari Tujuh anggota DPRD Luwu Timur Dapil IV yang hadir yakni, Wahidin, Sukasman, Ambrosius Boraallo, Dwi Heryanto, dan Suwati.

Dalam forum tersebut, perwakilan dari Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Tomoni diberi kesempatan secara bergantian menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Kunjungan monitoring ini menjadi bagian dari proses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat sebelum pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

“Masukan dari dua kecamatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran daerah,” kata Wahidin dari Fraksi Partai Golkar.

Sejumlah sektor, kata Wahidin, menjadi bagian penting dalam pembahasan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan sosial dan keagamaan.

Selain pertemuan, agenda DPRD Dapil IV juga mencakup peninjauan lapangan. Langkah tersebut memungkinkan anggota DPRD melihat secara langsung kondisi sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan dalam forum.

Camat Tomoni Timur, Yulius, mengatakan, bagi pemerintah kecamatan, forum monitoring menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dengan legislatif sekaligus menyampaikan kondisi faktual di wilayah.

“Aspirasi yang dihimpun diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pada Perubahan APBD 2026,” kata Yulius. (*/)

Exit mobile version