Makassar, Kabartanaluwu.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) pembangunan jalan yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi di berbagai wilayah, yang panjangnya setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar ke Gorontalo di Pulau Sulawesi.
Program yang didanai melalui APBD senilai Rp2,5 triliun itu mencakup penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan pada sekitar 100 ruas provinsi yang tersebar di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027.
Pekerjaan di lapangan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Guru Besar Fakultas Teknik Unhas, Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai, pelaksanaan proyek jalan melalui skema multi years contract merupakan langkah yang tepat untuk proyek berskala besar karena memberikan kepastian pendanaan dan waktu pelaksanaan sehingga kualitas konstruksi tetap terjaga.
“Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani,” katanya, Selasa, (14/07/2026).
Menurut akademisi ini, pembagian pekerjaan ke dalam enam paket juga menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan pengerjaan berlangsung secara paralel di banyak titik tanpa mengurangi pengawasan terhadap mutu pekerjaan.
“Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini masih banyak potensi ekonomi daerah yang belum berkembang optimal akibat akses jalan yang belum memadai sehingga biaya logistik menjadi tinggi.
“Ketika jalan tersambung dengan baik, waktu tempuh akan berkurang, biaya distribusi turun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” katanya.
Dampak tersebut, lanjut Prof. Wahyu, akan langsung dirasakan masyarakat, terutama petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga masyarakat yang membutuhkan akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan.
“Dengan begitu, distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan berlangsung lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah, sementara biaya operasional kendaraan juga dapat ditekan karena kondisi jalan semakin baik,” katanya.
Di sisi lain, Prof. Wahyu mengakui proses konstruksi jalan sepanjang ribuan kilometer tentu menimbulkan konsekuensi sementara, seperti kemacetan, debu, maupun perubahan arus lalu lintas.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersabar karena gangguan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang,” tuturnya.
Sebagai penutup, Prof. Wahyu menekankan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga transparansi progres pekerjaan dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
“Kalau itu berjalan baik, saya yakin proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berdampak dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan,” pungkasnya. (*/)
