Makassar, Kabartanaluwu.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya mendorong transformasi digital melalui pengembangan konsep Smart City di kawasan Metropolitan Mamminasata, guna meningkatkan kualitas layanan publik dan konektivitas antarwilayah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Smart City Metropolitan Mamminasata yang digelar di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (10/06/2026), untuk memperkuat integrasi layanan berbasis teknologi di kawasan metropolitan Sulawesi Selatan.
Kawasan Mamminasata meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar. Kawasan ini merupakan metropolitan terbesar di Indonesia Timur sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi dengan mobilitas masyarakat yang tinggi di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, kepadatan penduduk Makassar mencapai 8.388 jiwa per kilometer persegi pada 2023, tertinggi di Sulawesi Selatan.
Selain itu, dominasi sektor jasa yang mencapai 78,7 persen tenaga kerja di Makassar juga memperkuat kebutuhan layanan publik dan transportasi yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi di kawasan metropolitan.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulawesi Selatan, Sultan Rakib, mengatakan perkembangan kawasan metropolitan tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan perkotaan, terutama kemacetan lalu lintas yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Menurut Sultan Rakib, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, terus mendorong konsep smart mobility, salah satunya melalui layanan transportasi publik Trans Andalan Sulsel yang terintegrasi dengan sistem digital.
“Kemacetan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kota metropolitan saat ini. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menghadirkan solusi melalui konsep smart mobility, salah satunya lewat layanan Trans Andalan Sulsel yang dapat diakses melalui aplikasi digital,” ujar Sultan Rakib.
Ia mengatakan digitalisasi layanan transportasi menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memperoleh akses informasi perjalanan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.
Selain penguatan transportasi publik, Pemprov Sulsel juga terus meningkatkan infrastruktur melalui pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan di kawasan Mamminasata guna memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik antarwilayah.
Menurut Sultan Rakib, pendampingan Smart City menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem digital di Sulawesi Selatan sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah bersama untuk mendorong transformasi digital di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, Aris Kurniawan, menekankan pentingnya inovasi dan digitalisasi di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurut dia, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjawab persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
“Pertumbuhan urbanisasi dan digitalisasi merupakan dua hal yang tidak bisa dihindari. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan solusi berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya.
Aris menjelaskan, kawasan Metropolitan Mamminasata saat ini telah berkembang menjadi wilayah yang saling terintegrasi. Mobilitas masyarakat yang tinggal di Kabupaten Gowa, bekerja di Kota Makassar, bermukim di Kabupaten Maros, maupun memiliki aktivitas keluarga di Kabupaten Takalar menunjukkan tingginya keterhubungan antarwilayah.
Menurut dia, kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam penyediaan layanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas.
“Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik semakin tinggi. Mereka menginginkan layanan yang cepat, mudah, bahkan gratis. Karena itu, digitalisasi menjadi sebuah kewajiban yang tidak bisa kita abaikan,” katanya.
Selain persoalan mobilitas, kawasan metropolitan juga menghadapi tantangan lain seperti pengelolaan sampah, banjir, penurunan kualitas udara, hingga meningkatnya jumlah kendaraan akibat kemudahan akses pembiayaan kendaraan bermotor.
Pengembangan Smart City diharapkan mampu mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di era digital.
Melalui pendampingan Smart City ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyusun rekomendasi strategis berbasis solusi untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan sekaligus memastikan transformasi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (*/)
