Dukung UHC, Pemkab Lutra Alokasikan Rp21,6 Miliar untuk Peserta PBPU

oleh -12 Dilihat
oleh
Dukung UHC, Pemkab Lutra Alokasikan Rp21,6 Miliar untuk Peserta PBPU
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyiapkan dana sebesar Rp21,6 miliar, untuk mendukung program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) tahun 2026.

Luwu Utara, Kabartanaluwu.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyiapkan dana sebesar Rp21,6 miliar, untuk mendukung program Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) tahun 2026.

Hal tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kamis (12/03/2026).

Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), mulai dari kepesertaan, biaya pelayanan kesehatan, hingga rencana perpanjangan program PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk Tahun 2026.

Baca Juga:  Pemda Luwu Utara Salurkan Bantuan Dana Siap Pakai bagi Korban Banjir

Sekda Luwu Utara, Jumal Lussa, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah tentu berkomitmen memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Karena itu, koordinasi dengan BPJS Kesehatan terus kita perkuat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Jumal.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, menjelaskan, kebutuhan pembiayaan untuk perpanjangan rencana kerja PBPU tahun 2026 periode Januari hingga Desember, mencapai Rp21.624.287.300.

Baca Juga:  Percepat Layanan Publik, Pemkab Lutra Terapkan Sertifikat Elektronik

“Anggaran tersebut perlu tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2026, sebagai dasar perpanjangan program,” kata Dahniar Hasyim Dahlan.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memaparkan data terkait perubahan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara.

Penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) tahun 2026 mencapai 22.664 jiwa, sementara pengalihan peserta PBPU menjadi peserta PBI JK tercatat sebanyak 7.138 jiwa.

Menanggapi hal tersebut, Jumal Lussa, menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar cakupan jaminan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Melalui forum ini kita berharap ada kesepahaman bersama antarperangkat daerah dan BPJS Kesehatan, sehingga target Universal Health Coverage dapat terus kita pertahankan dan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal,” tandasnya. (*/)

No More Posts Available.

No more pages to load.