Makassar, Kabartanaluwu.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi pertemuan antara Komisi II DPR-RI dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, serta organisasi mahasiswa dari wilayah Luwu Raya.
Pertemuan itu dalam rangka agenda silaturahmi yang dijadwalkan oleh Pemprov Sulsel yang akan berlangsung, Kamis (12/03/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Luwu Raya kepada Komisi II DPR-RI, khususnya terkait pembangunan dan isu-isu strategis daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menjelaskan, informasi yang beredar di media sosial terkait susunan undangan tokoh masyarakat merupakan dokumen yang belum final dan telah dilakukan finalisasi.
“Daftar undangan tersebut disusun untuk kebutuhan administratif kegiatan. Susunan nama yang tercantum tidak dimaksudkan mencerminkan hierarki ataupun tingkat penghormatan kepada tokoh tertentu,” kata Muhammad Salim Basmin.
Salim menambahkan, Pemprov Sulsel juga telah menyampaikan undangan secara khusus kepada Datu Luwu, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, sebagai bentuk penghormatan terhadap peran lembaga adat dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.
Menurut Salim, agenda silaturahmi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi aspirasi dan pembangunan masyarakat Luwu Raya yang akan disampaikan kepada Komisi II DPR-RI.
Dalam kegiatan tersebut, selain Yang Mulia Datu Luwu, sejumlah tokoh masyarakat Luwu Raya turut diundang, di antaranya Andi Mudzakkar, Basmin Mattayang, Rahmat Masri Bandaso, Andi Lutfi Mutti, Andi Hatta Marakarma, Ir. Hasbi Syamsu Ali, HM. Jaya, Budiman Hakim Andi Baso, Bachrianto Bachtiar, H. Arsyad Kasmar, serta Armin Mustamin Toputiri.
Selain itu, organisasi mahasiswa dari Luwu Raya juga turut diundang dalam pertemuan tersebut.
“Pertemuan ini merupakan forum silaturahmi sekaligus wadah menyampaikan aspirasi masyarakat Luwu Raya kepada Komisi II DPR-RI. Karena itu, kami berharap perhatian publik dapat tetap terfokus pada substansi pertemuan tersebut,” katanya.
Pemprov Sulsel mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak serta tidak menafsirkan dokumen administratif yang belum final di luar konteks kegiatan yang sebenarnya.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa menghormati seluruh tokoh masyarakat dan lembaga adat yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Selatan,” tutupnya. (*/)
