PALOPO, KABARTANALUWU.ID – Pj. Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menghadiri penyerahan sertipikat Barang Milik Daerah (BMD), dan sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat Wakaf dan sertipikat lintas sektor tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Palopo ini, digelar di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC) Kota Palopo, Jum’at, (23/05/2025).
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Aspar, S.SiT, dalam sambutannya mengatakan, ada 15 sertipikat yang akan diserahkan, di antaranya sertipikat lintas sektor, wakaf, dan sertipikat BMD dan aset Pemkot Palopo sebanyak 5 item.
“Dan khusus untuk Kota Palopo, bahwa PTSL kami cuma 300. Alhamdulillah hingga hari ini, kami telah menyerahkan 149, dan kami berkomitmen 300 ini akan diselesaikan pada bulan Juni,” kata Aspar.
Selain itu, lanjut Aspar, juga ada sertipikat untuk BMD di Luwu Timur.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo, Firmanza DP, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, dan Kementerian ATR/BPN, serta Komisi II DPR RI, yang telah memercayai Kota Palopo sebagai penerima manfaat program ini.
“Kami sangat sadar bahwa program ini adalah wujud sinergi pusat dan daerah yang perlu terus ditingkatkan ke depan, utamanya untuk keadilan agraria. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif ini,” kata Firmanza DP.
Sertifikat ini, kata Firmanza, tentu bukan sekedar selembar kertas biasa, melainkan pelindung aset dari sengketa modal untuk berusaha dan sekaligus warisan berharga untuk anak cucu.
“Hari ini sebanyak 15 sertifikat diserahkan secara gratis kepada warga Palopo, kita berharap melalui pemilikan sertifikat dapat mengaktivasi sumber daya tanah menjadi lebih produktif,” lanjutnya.
Firmanza juga menuturkan, Pemkot Palopo berkomitmen untuk tetap memberi dukungan penuh dan memfasilitasi program-program yang didorong oleh kementerian ATR/BPN, baik itu pada sertifikasi BMD, PTSL, Wakaf, maupun Lintas Sektor.
“Kami juga sangat bersyukur karena telah bersama-sama kantor pertanahan Palopo mewujudkan kesepakatan warga atas konsolidasi tanah dalam rangka menciptakan kawasan permukiman yang lebih sehat, manusiawi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir menuturkan, Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dari kementerian ATR/BPN, memiliki tugas fungsional untuk menjalankan tiga fungsi parlemen.
“Tentu hari ini sangat berbahagia, karena anggaran yang sudah kami bahas dan kami tetapkan di APBN tahun 2025 menunjukkan implementasi kinerja yang baik,” ucap Rifqinizamy Karsayuda.
Menurut Rifqinizamy, program-program ini dihadirkan merupakan salah satu tema besar tanah untuk rakyat yang ditangani oleh Komisi II DPR RI sejak beberapa periode yang lalu.
“Kita ingin menghadirkan program tanah untuk rakyat dengan berbagai macam program agar kemudian masyarakat kita memiliki kepastian hukum atas tanah mereka,”pungkas Rifqinizamy Karsayuda.
Untuk diketahui, kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Kakanwil ATR/BPN Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Ketua DPRD Palopo, Kepala Kantor Kemenag Kota Palopo dan para penerima sertipikat. (*/)
