PALOPO, KABARTANALUWU.ID – Rencana kerjasama antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar di wilayah Luwu, menjadi perhatian salah satu tokoh pemuda Luwu Raya, Rifai Andi Kaso Morang.
Rifai menyoroti dampak lingkungan yang akan merugikan masyarakat, hal itu sejalan dengan pemikiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
“Kita sepakat dengan pemikiran Gubernur Sulsel, jika pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal, telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil,” kata Rifai Andi Kaso Morang, Jumat (18/04/2025).
“Terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer,” katanya.
Wilayah tambang, kata Rifai, tidak boleh mengabaikan dampak yang merugikan terhadap masyarakat.
“Kita belajar dari Provinsi Gorontalo, di mana Kerusakan lingkungan menjadi maut mengintai di kawasan tambang emas Gorontalo,” kata Korwil Sahabat Andalan Luwu Raya ini.
Sebelumnya, Rencana kerjasama antara PT Masmindo Dwi Area dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc untuk proyek tambang emas berskala besar dengan metode Open Pit di wilayah Luwu, mendapat perhatian serius dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Andi Sudirman menegaskan, sebagai kepala daerah, dirinya merasa perlu menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat Sulsel ke pusat terkait dampak jangka panjang dari aktivitas tambang berskala besar tersebut.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini,” kata Andi Sudirman beberapa waktu lalu.
Perusahaan yang menikmati, kata Sudirman, adalah perusahaan luar sementara perusahaan lokal yang menderita baik ekonomi maupun isu lingkungan.
“Jangan sampai Luwu mengalami hal yang sama. Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita,” ujarnya.
“Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan Jakarta apalagi luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan” tambahnya.
Sudirman juga menyinggung persoalan banjir yang masih rutin melanda sejumlah wilayah di Luwu.
Menurutnya, pembukaan lahan baik secara legal maupun ilegal telah memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai hingga pemukiman puluhan kilometer.
“Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan, akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” tegasnya. (*/)
