PALOPO – Menanggapi sejumlah masukan dan sorotan dari masyarakat terkait kondisi keuangan Pemkot Palopo pada akhir tahun anggaran 2023, Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, berjanji akan bertindak tegas apabila terbukti kondisi ini diakibatkan oleh kurang cermatnya aparat pemerintah dalam mengelola APBD.
“Tentu kita akan bertindak tegas atas segala persoalan yang terindikasi ada pelanggaran di dalamnya. Termasuk kepada pejabat yang berwenang,” kata Asrul Sani.
Terhadap sejumlah proyek yang belum selesai dan yang belum terbayar, kata Asrul, saat ini dirinya menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar untuk mengambil tindakan atas kondisi tersebut.
“Nantinya semua akan kelihatan dalam pemeriksaan LKPD Palopo tahun 2023. Setelah itu ada, kita akan mengambil sikap tegas,” jelasnya.
“Pada intinya, harus ada hasil audit dulu dari BPK baru kita akan mengambil keputusan, apakah dibayar atau tidak,” tambahnya.
Lebih jauh, Asrul juga memerintahkan kepada seluruh ASN Pemkot Palopo untuk lebih sigap dalam menangani dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada, khususnya yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat Kota Palopo.
“Demi kepentingan masyarakat Palopo, kita sebagai pelayan masyarakat harus satu visi. Bagi mereka yang tidak tertib, tentu akan dievaluasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Riset Nusantara (DRN), Afrianto Nurdin, menyoroti kondisi keuangan yang saat ini terbebani hutang belanja yang besar.
Afrianto menduga, adanya modus penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan dan pembahasan APBD.
“Kesalahan ini sebenarnya ada di tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), khususnya dalam perencanaan anggaran,” jelasnya.
Senada dengan itu, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo, Adri Fadli, turut menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.
LMND Kota Palopo menilai, defisit yang dialami Pemkot Palopo lantaran tim yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda), Firmanza DP itu tidak cermat dalam menyusun, merancang serta memverifikasi APBD.
“Kota Palopo saat ini mengalami defisit keuangan daerah dikerenakan Tim TPAD yang di Ketuai Sekot Palopo tidak cermat dan teliti dalam menyusun, merancang, serta memverifikasi APBD,” ujar Adri Fadli. (*/dri)
