PALOPO – Karut-marut pengelolaan keuangan daerah Kota Palopo, semakin mengkhawatirkan.
Bahkan yang terbaru, terkuak fakta jika sejumlah dinas dan badan hingga saat ini, belum terbayarkan honorarium para pegawainya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palopo, Hamshir Hamid, mengungkapkan, pihaknya masih menunggu pencairan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo.
“Untuk pembayaran semuanya, sangat berharap pencairan anggaran BPKAD. Termasuk pembayaran honor teman-teman di Kominfo,” kata Hamshir.
“Semoga bisa terbayar sebelum akhir tahun,” lanjutnya yang disampaikan pada grup WhatsApp bersama jurnalis.
Dimintai tanggapan terkait hal itu, Direktur Riset Nusantara (DRN), Afrianto Nurdin, mengatakan, itu terjadi dikarenakan kondisi keuangan saat ini terbebani hutang belanja yang besar.
Afrianto menduga, adanya modus penyimpangan yang terjadi dalam proses penetapan dan pembahasan APBD.
“Misalnya dugaan mark-down atau pembuatan estimasi penerimaan pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi yang ada, sehingga terjadi potential loss,” kata Afrianto.
Afrianto mencontohkan, misalnya ruko Sawerigading yang dimasukkan sebagai item PAD. “Padahal ini tidak mungkin terealisasi,” jelasnya.
Masalah lain, kata Afrianto, terkait perencanaan belanja yang tidak dihitung secara cermat dengan kemampuan keuangan daerah.
“Proyek multi years misalnya, yang menghabiskan ratusan miliar rupiah dengan hanya menggunakan murni PAD,” ujar akademisi Universitas Mega Buana ini.
Pemeriksaan Khusus Proyek Sebelumnya
Afrianto menjelaskan, situasi-situasi seperti inilah yang memberatkan keuangan daerah Kota Palopo saat ini.
“Kesalahan ini sebenarnya ada di tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), khususnya dalam perencanaan anggaran,” jelasnya.
Olehnya, Afrianto menyarankan agar dilakukan pemeriksaan khusus terkait perencanaan pembangunan proyek yang ada.
“Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan khusus, terkait seluruh perencanaan pembangunan dan anggaran yang telah lalu. Hal itulah yang membuat kondisi keuangan tidak stabil,” pungkasnya.
Ketua TPAD dan Kepala BPKAD ‘Kompak’ Tak Beri Respon
Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang juga Sekda Kota Palopo, Firmanza DP, saat dikonfirmasi terkait hal ini, tak memberi respon.
Pesan melalui chat Whatsapp (WA) yang dikirim Jum’at 22 Desember 2023 pukul 15.08 Wita, hingga hari ini Sabtu 23 Desember 2023 pukul 01.05 Wita, belum dijawab.
Senada dengan itu, Kepala BPKAD yang juga dikirimi pesan chat WA di waktu yang hampir bersamaan, juga tidak memberi respon.
Pesan WA yang dikirim masing-masing telah centang dua, dan info pada aplikasi, pesan tersebut telah tersampaikan dan telah dibaca. (*/dj)